Perjanjian Kerjasama pemborongan Pemasangan Instalasi Listrik

December 4th, 2013 No comments

Pada hari ini [..........], tanggal [..........] bulan [...] tahun [.............] [...........], telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik antara*):

1. Nama : [..........................................]
Jabatan : [..........................................]
Alamat : [..........................................]
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [..........................................]
Jabatan : [..........................................]
Alamat : [..........................................]
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan instalasi listrik dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
DEFINISI

Hal yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah PIHAK KEDUA sebagai pemborong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA dengan menerima suatu harga yang telah disepakati.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyetujui untuk melakukan pemasangan instalasi listrik pada proyek PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menyetujui dengan menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik.

PASAL 3
PENYEDIAAN BARANG

Seluruh barang-barang material yang diperlukan dalam pengerjaan instalasi listrik tersebut disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hanya mengerjakan pemasangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan.

PASAL 4
HARGA

1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana disebut pada PASAL 2 adalah Rp [............................].
2. Harga borongan sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi biaya pemasangan listrik dan PPn.

PASAL 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam rangkap 2 kepada PIHAK PERTAMA untuk pengesahannya sebelum pekerjaan dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dalam waktu [......] bulan terhitung sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

PASAL 6
PENGAWASAN

1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, PIHAK PERTAMA akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan mengawasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menyimpang dari perjanjian, wakil PIHAK PERTAMA berhak menghentikan dan atau membongkar pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG

1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, seluruh material yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik yang dipasang maupun yang belum dipasang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak, maka PIHAK KEDUA wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
PERUBAHAN

1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah mendapat instruksi tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila akibat perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan menambah biaya pengerjaan pada PIHAK KEDUA, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9
SISTEM PEMBAYARAN

Sistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut.
1. Pembayaran tahap pertama sebesar [...] % atau sebesar Rp [..............................] dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.
2. Pembayaran sisanya sebesar [......]% atau sebesar Rp [............................] dilakukan secara angsuran yang disesuaikan dengan prestasi kerja PIHAK KEDUA.
3. Penghitungan persentase prestasi kerja PIHAK KEDUA dilakukan setiap [......] minggu sekali oleh wakil PIHAK PERTAMA.
4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat [....] hari setelah pengecekan prestasi kerja PIHAK KEDUA.

PASAL 10
PEMOTONGAN

Pada setiap tahapan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan presentasi kerja PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak memotong sebesar [....]% dari jumlah pembayaran tersebut sebagai retention yang akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA [......] bulan setelah serah terima keseluruhan pekerjaan tersebut dilakukan.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

1. PIHAK KEDUA dapat dikenakan denda oleh PIHAK PERTAMA sebesar [....]% dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure).
2. Setiap keterlambatan pembayaran, PIHAK PERTAMA dapat dikenakan denda oleh PIHAK KEDUA sebesar [.....]% untuk setiap hari dari seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang telah jatuh tempo.

PASAL 12
PERAWATAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa jangka waktu garansi atas pekerjaan tersebut adalah [.....] bulan sejak penyerahan pertama pekerjaan tersebut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia mengganti dan atau memperbaiki seluruh kerusakan selama masa garansi yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan atas biaya PIHAK KEDUA sendiri kecuali jika kerusakan tersebut akibat kesalahan supervisi atau instruksi yang diberikan oleh wakil PIHAK PERTAMA.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 14
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri [..............].

PASAL 15
LAIN-LAIN

Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 16
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA                                       PIHAK KEDUA
[.............................]                           [....................................]
SAKSI-SAKSI:
1. [.....................................]
2. [.....................................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Kerjasama

November 14th, 2013 No comments

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYEDIA BARANG

 

 

PERJANJIAN KERJA SAMA

 

 

Pada hari ini, _____ , tanggal _____ , bulan _____ , tahun _____ , telah terjadi Perjanjian Kerja Sama antara:

 

1. Nama         :

Jabatan       :

Alamat       :

 

Dalam hal ini bertindak dalan jabatannya selaku direktur untuk dan atas nama perseroan terbatas PT _____ berkedudukan di _____ dan beralamat di Jalan _____  , selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA .

 

2. Nama         :

Pekerjaan   :

Alamat       :

 

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

 

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

 

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada perorangan atau perusahaan yang akan membeli barang-barang elektronik secara kredit (yang selanjutnya disebut Barang).

 

Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menjual barang-barang elektronik kepada pihak konsumen yang membutuhkan barang tersebut.

 

Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam menjual dan mendanai kebutuhan para pembeli barang secara kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini:

 

 

Pasal 1

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu _____ (_____) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Perpanjangan jangka waktu kerja sama ini dapat dilakukan dalam hal kedua belah pihak menyetujui dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

 

 

Pasal 2

WILAYAH PEMASARAN

 

Dalam menjalankan pemasaran barang-barang elektronik tersebut berada pada wilayah pemasaran PIHAK PERTAMA.

 

 

Pasal 3

PERIZINAN

 

1.   PIHAK PERTAMA memberikan jaminan kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

 

2.   PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

 

 

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

 

1.   PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan proses pendanaan secara cepat atas setiap calon debitur yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

 

2.   PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu _____ (_____) hari kerja setelah calon debitur yang diajukan PIHAK KEDUA disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan seluruh dokumen, aplikasi, tanda terima Barang kekonsumen, serta faktur atau invoice telah diserahkan dan diterima baik dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

 

3.   Jumlah uang yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sejumlah uang yang sama dan sesuai dengan jumlah yang tertera pada faktur dengan terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah pembayaran pertama yang dilakukan oleh konsumen.

 

4.   PIHAK PERTAMA akan menepatkan _____ (_____) orang petugas pada outlet PIHAK KEDUA untuk membantu menjalankan proses otorisasi dan transaksi.

 

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

 

1.   PIHAK KEDUA wajib memberikan dokumen yang dipersyaratkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu, lengkap, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur oleh PIHAK PERTAMA.

 

2.   Apabila PIHAK KEDUA berselisih dengan konsumen, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera menyelesaikan perselisihan tersebut dengan segera dan tuntas tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA.

 

3.   PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuanketentuan yang berlaku khususnya mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen dalam hal penukaran Barang, pengembalian Barang, atau uang, masalah pelayanan, masalah harga, dan lain-lain.

 

4.   PIHAK KEDUA wajib menjaga nama baik PIHAK PERTAMA maupun nama baik PIHAK KEDUA dalam menjual Barang PIHAK KEDUA maupun saat berlangsung-nya perjanjian pembiayaan secara angsuran antara PIHAK PERTAMA dengan debitur yang pembeliannya diperoleh dari PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 6

LARANGAN

 

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan meminta atau mengambil uang pembayaran angsuran dari debitur apabila debitur keliru melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara sengaja atau tidak sengaja menyerahkan uang pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 7

JAMINAN

 

Untuk menghindari keraguan atas keamanan dan membuktikan itikad baik dari PIHAK KEDUA atas dana yang disiapkan kepada pembeli Barang PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan jaminan sebagai berikut:

 

1.   Semua konsumen dijamin telah melakukan pembayaran pertama serta potongan yang lain pada saat sebelum pengiriman barang itu dilakukan.

 

2.   Kepemilikan atas barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada pembeli barang sesuai dengan jenis yang tertera pada faktur. Dan, Barang yang diserahkan tersebut bebas dari beban jaminan apa pun.

 

3.   PIHAK KEDUA tidak pernah mengadakan perjanjian apa pun dengan pihak pembeli barang selain jual beli atas barang tersebut.

 

4.   PIHAK KEDUA senantiasa akan memberikan jaminan pabrik atas Barang yang dibeli konsumen sesuai dengan ketentuan jaminan dari pihak pabrik yang membuat barang itu.

 

 

Pasal 8

KEADAAN LALAI

 

PIHAK KEDUA berada dalam keadaan lalai apabila terjadi keadaan-keadaan sebagaimana yang dimaksud di bawah ini:

 

1.   PIHAK KEDUA memberikan data atau keterangan yang ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau bertentangan dengan Perjanjian ini.

 

2.   PIHAK KEDUA melanggar atau lalai memenuhi salah satu dari ketentuan atau Perjanjian ini.

 

3.   Terhadap PIHAK KEDUA diajukan permohonan kepailitan oleh pihak ketiga.

 

4.   Harta kekayaan PIHAK KEDUA disita oleh pengadilan.

 

5.   PIHAK KEDUA melakukan tindakan terhadap harta kekayaan sebagai berikut:

-    Mengurangi atau menghentikan usaha binis PIHAK KEDUA.

-    PIHAK KEDUA tidak mampu membayar utang-utang yang sudah jatuh tempo.

-    Melakukan pemanggilan terhadap para kreditur dalam rangka utang-utang PIHAK KEDUA.

-    Menjual secara borongan sebagian usaha atau seluruh usaha PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 9

FORCE MAJEURE

 

1.   Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang terbukti terjadi di luar kebiasaan masing-masing pihak untuk mengendalikan.

 

2.   Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.

 

Pasal 10

SANKSI

 

1.   Apabila PIHAK KEDUA melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada Perjanjian ini, atau PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya sebagai-mana tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib dengan segera dan seketika membayar seluruh jumlah tagihan yang belum terbayar oleh konsumen tesebut.

 

2.   Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari terjadinya apelanggaran dan atau kelalaian PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 11

PAJAK

 

Seluruh pajak baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi jual beli barang antar PIHAK KEDUA dengan pihak konsumen ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

 

 

Pasal 12

PENGALIHAN PERJANJIAN

 

Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan dan tidak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

 

 

Pasal 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

 

1.   Perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis _____ (_____) hari sebelumnya, dan pemutusan ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sehubungan dengan tagihan-tagihan para konsumen yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA, sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sehubungan dengan transaksi-transaksi mengenai tagihan yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

 

2.   Pemutusan Perjanjian tersebut oleh Para Pihak tanpa memerlukan putusan pengadilan, dan karenanya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

 

 

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bilamana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri _____ .

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

 

PIHAK PERTAMA                                                                           PIHAK KEDUA

 

 

 

_____________                                                                                  ___________

Categories: Uncategorized Tags:

Rincian Surat Penawaran Kerjasama

August 27th, 2013 No comments

Dalam suatu penawaran produk yang anda jual terhadap suatu perusahaan atau instansi, anda harus membuat permintaan sebuah kerja sama dengan cara yang lebih professional yaitu dengan menggunakan surat. Dalam perusahaan besar lebih tertarik memakai produk jika ada surat penawaran kerjasama yang dikirim terlebih dahulu, supaya bisa dipelajari, memilah harga yang ditawarkan, dan membandingkan keunggulan serta kelemahan dibandingkan dengan produk lain. Sistem kinerja diperusahaan besar selalu melewati suatu prosedur yang harus diikuti sehingga anda juga harus taat dengan aturan mainnya.
Surat Penawaran Kerjasama dalam jual beli ke suatu perusahaan disebut dengan surat niaga dimana didalamnya terdapat macam-macam isinya, diantaranya adalah

Surat Perkenalan
Dikirimkan oleh pihak penjual ke pembeli yang berguna untuk memperkenalkan produk yang dijual sekaligus promosi.
Surat Penawaran
Didalamnya biasanya digunakan untuk memasarkan suatu produk kepada calon pembeli dan disertai informasi tentang produk yang dijual secara detail dan spesifik baik dari segi jenis produk, harga, cara pembayaran dan lain sebagainya. Waktu pengiriman bisa disertai dengan brosur atau daftar harga supaya calon pembeli bisa memilih sesuai yang diinginkannya.

Surat Pemesanan
Apabila sudah terjalin kerjasama, anda bisa mengirimkan surat pemesanan supaya lebih mudah dalam bertransaksi. Surat ini bisa dijadikan dasar pembuatan kuitansi dan bukti kuat bahwa sudah terjadi pemesanan barang. Dalam hal ini biasanya disertai uang muka sebagai tanda jadi dan jangan lupa diberi kuitansi.
Surat Pengiriman Barang
Yaitu sebagai bukti bahwa pesanan sudah dikirim serta ada nomor resi jika pesanan dilakukan dengan jarak yang juah dan menggunakan jasa pengiriman

Surat Pembayaran
Didalamnya terdapat rincian harga dan total yang harus dibayar oleh pihak pembeli. Dalam pengirimannya bisa dilampiri surat pesanan sebagai bukti kuat.
Surat Tagihan
Dikirimkan oleh penjual ke pihak pembeli apabila dalam jangka waktu tertentu belum membayar kewajibannya.

Dalam pembuatan surat niaga tidak bisa disamakan dengan surat pribadi. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat penawaran kerjasama. Untuk menyampaikan penawaran produk yang disampaikan anda harus membuat surat dengan menggunakan bahasa resmi, baku, logis, bisa mewakili isi serta tujuan dari surat tersebut, cantumkan kop surat nama dan alamat perusahaan ana sebagai pihak penjual. Jangan lupa memberikan cap perusahaan anda dengan materai supaya apabila terjalin kerjasama bisa lebih mudah.

Surat Penawaran Kerjasama sendiri mempunyai bermacam-macam jenis diantaranya adalah :
Surat penawaran barang
Surat ini biasanya dikirimkan oleh produsen barang kepada reseller atau distributor supaya terjalin kerjasama. Dalam pengirimannya disertai jenis, bahan, harga dan hal spesifik lainnya.
Surat penawaran jasa
Yaitu surat yang dipakai oleh perusahaan jasa untuk menawarkan jasa yang bisa dijual seperti pembuat website, instalasi komputer dan jaringan, service Ac dan lain sebagainya.

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT PENAWARAN KERJASAMA IKLAN

June 4th, 2013 No comments

PT. SEDAP NIKMAT

Komp. Teratai Mas Dua

Blok K 67

Jakarta Timur

Tel: 021 8967868

———————————————————————————————————–

 

Jakarta, 4 Juni 2011

 

Hal       : Penawaran Barang dan Jasa

Lamp   : Daftar Barang dan Jasa

 

 

Kepada yth,

Ibu Diana

Manager Operasional

New Life Wedding Organization

Jl. Kelapa Puyuh 5

Jakarta Pusat

 

Dengan hormat,

 

Bersama surat ini kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa catering ingin memberikan penawaran jasa kami dengan harga yang menarik. Kami akan memberikan harga khusus jika perusahaan Ibu tertarik menjalin kerjasama dengan kami.

Mengenai jenis-jenis masakan yang kami sediakan, silahkan dilihat pada berkas yang terlampir dalam surat penawaran ini.

Sekian surat dari kami. Kami menunggu kabar kepastian dari Anda dan semoga kita dapat saling bekerja sama. Terimakasih.

Hormat saya

 

Promotion & Relation Staf

Sutanti

Ini adalah contoh gambar surat penawaran barang dan jasa.

Categories: Uncategorized Tags: